ORI BALI Sosialisasikan Pelayanan Publik

  • admin_bulelengkab
  • 07 Maret 2018
  • Dibaca: 146 Pengunjung

Pelayanan Publik meskipun sudah diberikan oleh institusi pemerintah, namun dirasakan  masih perlu terus ditingkatkan. Hal inilah yang mendorong Ombudsman RI Perwakilan Bali mengadakan sosialisasi ke seluruh Bali. Untuk Buleleng, sosialisasi dilakukan di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian,06/03, dibuka oleh Asisten III,Ketut Asta Semadi.

Kepala Obudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab memaparkan, kehadiran Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik di lembaga-lembaga pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi. Dengan mengambil beberapa kasus yang pernah ditangani di Bali, Umar Ibnu mengingatkan agar tidak terulang di Buleleng, dikarenakan sebagai pengabdi negara tugasnya adalah melayani masyarkat bukan dilayani masyarakat.

Ombudsman RI, lanjutnya, diatur oleh tiga undang-undang, yaitu: UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudmsan RI,UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Ketiga undang-undang tersebut mengatur kewenangan Ombudsman RI untuk mengawasi Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik.

“Saya berharap nantinya di masing-masing dinas sudah ada standard pelayanan publik, yang dipampang di pintu masuk kantornya,” ajaknya. Dengan terpampangnya   standar pelayanan publik akan memberikan kepastian layanan bagi publik yang datang memerlukan layanan.”Ini wajib,”tegasnya.

Asisten III dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “ Kami mengharapkan setelah pertemuan dengan Ombudsman, semua SKPD agar dilaksnakan  ditempat kerjanya sesuai UU No.25 tahun 2009, sehingga nantinya penilainan pelayanan publik untuk Buleleng berubah dari kuning menjadi hijau,” ujarnya.(st)


Share Post :