Upaya Disnakertrans Buleleng Perangi Masalah Ketenagakerjaan

  • Admin Bulelengkab
  • 01 Oktober 2013
  • Dibaca: 2710 Pengunjung

 

Menurut Kadisnakertrans Buleleng, ada berbagai permasalahan yang dihadapi terkait ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Buleleng, misalnya sempitnya peluang kerja,  pengangguran, serta rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja. Melihat permasalahan tersebut diperlukan upaya dan strategi, serta solusi nyata dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . Hal ini dikarenakan masalah ketenagakerjaan sangat bersentuhan langsung dengan tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Provinsi Bali memiliki luas wilayah mencapai sepertiga pulau Bali, mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 600 ribu jiwa lebih. Dari jumlah tersebut, setengahnya merupakan usia angkatan kerja, berprofesi sebagai wiraswasta, pedagang, maupun buruh tani, dan sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri. “Sesuai data yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Buleleng penduduk usia angkatan kerja akhir tahun 2012 kemarin mencapai 366.276 jiwa, terdiri dari laki-laki 196.740 jiwa dan perempuan 169.536 jiwa”, ungkap Kadis Nakertrans Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, SE.

Lebih lanjut Kadisnakertrans Buleleng menjelaskan, pihaknya telah memberikan solusi nyata untuk menaggulangi masalah-masalah ketenagakerjaan khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng dengan menyusun dan melaksanakan berbagai program unggulan, diantaranya menyebarluaskan program transmigrasi pada masyarakat untuk mengurangi pengangguran, disamping memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat Buleleng secara umum lewat Balai Latihan Kerja. Pemkab Buleleng juga sedang gencar-gencarnya mencari berbagai trobosan seperti melaksanakan program magang ke luar negeri terutama ke negeri sakura Jepang. Melalui program ini, para tenaga kerja kita terikat selama 3 tahun kontrak kerja dengan waktu kerja setiap harinya 8 sampai 12 jam per harinya dengan imbalan 16 juta sampai 18 juta per bulan. Untuk penginapan, makan, dan asuransi semua ditanggung perusahaan. Dikatakan bahwa dari tahun 2010 sampai saat ini, sebanyak 206 orang tenaga kerja kita telah dikirim ke Jepang untuk ditempatkan pada perusahan yang bergerak di bidang koperasi Peternakan dan Pertanian. Animo masyarakat Buleleng untuk kerja (magang) ke Jepang juga sangat tinggi bahkan sudah ribuan orang yang mendaftar, sehingga nanti akan diadakan seleksi yang lebih ketat lagi seperti tes penguasaan Bahasa Jepang, kesehatan, dan juga ketrampilan yang dimiliki. Disamping program magang ke Jepang, juga ada program kerja di kapal pesiar bekerjasama dengan pihak swasta. 

 

Untuk diketahui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng memiliki berbagai program kegiatan yang diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan. Adapun program kegiatan tersebut antara lain:

 

1. Program peningkatan kwalitas dan produktivitas tenaga kerja dengan dua kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja serta pembinaan LPKS. Upaya ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kwalitas yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang diberikan, sehingga akan meningkatkan ketrampilan pencari kerja, siap kerja, dan siap bersaing di dunia usaha.

2. Program peningkatan kesempatan kerja, program ini sebagai upaya Disnakertrans Buleleng memberikan peluang yang lebih luas kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Adapun kegiatannya antara lain: 1). Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, 2). Kerjasama dan pelatihan, 3). Penyiapan tenaga kerja siap pakai, 4). Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewiraswastaan, serta 5). Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.

3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan empat kegiatan, diantaranya: 1) Fasilitas penyelesaian /prosedur penyelesaian hubungan industrial, 2). Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, 3). Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, 4). Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. (Tim/Mar/Her)

Share Post :