Satpol PP Ujung Tombak Penegakan Perda

  • Admin Bulelengkab
  • 11 Oktober 2013
  • Dibaca: 4073 Pengunjung

 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu tugas-tugas Bupati dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, Keputusan Bupati, dan Kebijakan Daerah lainnya. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Satpol PP Kabupaten Buleleng memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisial terhadap warga atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, Putu Harthana, SP saat ditemui Tim Kominfo di ruang kerjanya (1/10/13), selaku instansi penindak, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam menegakkan Perda tetap mengedepankan pola persuasif, preventif dan terakhir represif. Maksudnya, para pelanggar Perda akan diberi peringatan, baik peringatan pertama, kemudian peringatan kedua dan peringatan ketiga. Apabila peringatan itu juga tidak dihiraukan, maka akan di ambil tindakan tegas dari Satpol PP sesuai aturan yang tertera di dalam Perda. Selanjutnya Satpol PP akan memberikan pembinaan-pembinaan terhadap pelanggaran Perda tersebut, sekaligus mencari solusi terbaik dengan duduk bersama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Melalui pembinaan ini diharapkan para pelanggar memahami dan menyadari untuk selanjutnya dapat mematuhi Perda yang berlaku sehingga tercipta ketertiban umum di Kabupaten Buleleng. 

Terkait dengan tugas pokok yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Buleleng, Harthana menjelaskan bahwa salah satu program unggulan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Operasi penertiban ini dilakukan dengan cara melakukan razia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  Selain penertiban PKL, gepeng, penertiban baliho serta penertiban perizinan, operasi penertiban juga dilakukan kepada PNS lingkup Pemkab. Buleleng yang melanggar disiplin pegawai, tujuannya untuk meningkatkan disiplin PNS dalam mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan. “Kita lakukan penertiban PNS yang keluyuran pada jam-jam kerja, biasanya kita gelar razia di pasar-pasar tradisional atau tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Kita juga lakukan razia pada jam masuk kantor, bagi pegawai yang terkena razia akan kita catat dan kita berikan teguran langsung” ungkap pria yang berbadan gempal ini. 

Lebih lengkap mengenai program kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan selaras dengan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2007-2012 dengan kegiatan pengamanan pengawalan pejabat Kabupaten Buleleng (Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Negara Lainnya) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan rasa nyaman dan aman sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban menjadi lancar dan aman. 

2. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 

Terdapat dua kegiatan antara lain:  1). Kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Desa yaitu memberikan penyuluhan Perda / Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati secara berkesinambungan ke masyarakat dan 2). Kegiatan penegakan Peraturan Daerah yaitu untuk mengetahui berapa jumlah Perda yang dilanggar dan dapat pembinaan, serta teguran kepada pelanggaran perda tersebut. Dalam melaksanakan penegakan Perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tim Yustisi dan instansi terkait didasarkan hubungan fungsional dan saling membantu.

3. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan.

Program koordinasi pelayanan umum pemerintah dengan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini berfungsi untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buleleng, mengatasi masalah-masalah sosial melalui fungsi-fungsi dan peran sebagai fasilitator, mediator dan stimulator. (Tim/her)

Share Post :