KPT Buleleng Ciptakan Pelayanan Perizinan Yang Cepat dan Transparan

  • Admin Bulelengkab
  • 16 September 2013
  • Dibaca: 4523 Pengunjung

Apa yang terpikirkan di benak anda, ketika akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin yang lainnya?  Susah, ribet, proses berbelit, biaya mahal, calo, mungkin itu yang anda pikirkan. Mulai sekarang kita harus bisa merubah pola pikir yang menyatakan kalau mengurus perijinan itu susah dan berbelit.  Asalkan semua persyaratan yang ditetapkan kita penuhi dan mengikuti alur prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pengurusan izin akan menjadi mudah. 

Seperti diketahui, izin memang sangat penting sebagai tanda bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Melihat hal tersebut, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng sebagai SKPD yang mempunyai tupoksi membantu tugas-tugas Bupati dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perizinan, mulai dari proses sampai penandatanganan dan terbitnya dokumen/izin sebagai tanda bukti legalitas, melakukan berbagai upaya dan strategi untuk dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan KPT Buleleng terkait dengan pengurusan perizinan, yaitu dengan memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pengurusan izin yang diperlukannya. “Bagi masyarakat yang memerlukan izin untuk usaha, izin mendirikan bangunan dan izin yang lainnya silakan datang langsung ke KPT untuk mengurus sendiri izin yang diperlukan, jangan mempergunakan pihak ketiga atau calo. Petugas kami siap melayani dengan baik sesuai prosedur” Demikian dikatakan Kepala KPT Kab. Buleleng, I Putu Karuna, SH, saat ditemui diruang kerjanya (3/9/13)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa untuk regulasi perizinan diatur tersendiri dalam peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Perizinan. Perda ini dikeluarkan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi khususnya di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga, untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya melalui penerbitan perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam upaya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga potensi daerah dapat tergali secara optimal dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. 

Ada 29 perizinan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, antara lain: Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Lokasi, Izin Usaha Perikanan, Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Izin Trayek, Izin Angkutan, Legalisasi Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin TDP, SIUP, Izin SIUP Minuman Beralkohol, Izin Reklame, Izin Penimbunan BBM, Izin Pemanfaatan Air Tanah, Izin SIPD, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Tembakau dan Kayu, Izin Usaha Bar, Izin Usaha Restoran, Izin Usaha Hotel Melati, Izin Usaha Pondok Wisata dan Permohonan untuk pendaftaran ulang, Izin Pemotongan Ternak dan Penyediaan Daging, Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan padi, Izin HO/ SITU. Seperti dijelaskan Kepala KPT Buleleng, jumlah perizinan yang diselesaikan rata-rata per harinya sebanyak 25 izin. 

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan KPT Buleleng di semester pertama tahun 2013, sesuai dengan Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, nilai unit pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng tahun 2013 dapat disimpulkan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanannya masuk ke dalam katagori  baik. (tim/her)

Share Post :