SELAYANG PANDANG

I. NAMA LEMBAGA : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

II. DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Buleleng No. 43 Tahun 2008

Tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial

2. Fungsi

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial;

c. Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalan sosial ;

d. Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial

e. Pemberian perijinan dibidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

g. Pengelolaan tata usaha dinas.

IV. VISI DAN MISI

Visi

“Terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah sosial dan masyarakat secara mandiri berdasarkan Tri Hita Karana”

Misi

1. Mengupayakan pencegahan dan pengendalian terhadap timbulnya dan berkembangnya masalah sosial.

2. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

3. Mengendalikan kesenjangan sosial masyarakat rentan dan korban bencana.

4. Meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan LSM, ORSOS dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

V. ANALISIS SWOT

1. STRENGTHT (Kekuatan)

a. Adanya data penyandang masalah kesejahteraan social yang cukup sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan.

b. Tersedianya tenaga yang memadai baik tenaga teknis maupun tenaga khusus.

c. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan baik dari dana APBD II maupun APBD I serta APBN.

2. WEAKNESES (Kelemahan)

a. Rendahnya tingkat pendidikan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Pada umumnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tidak memiliki keterampilan atau skil.

c. Kurangnya anggaran dari APBD I maupun APBN.

3. OPPORTUNITIES (Peluang)

a. Banyaknya program dan kegiatan yang dapat di hasilkan dari pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka.

b. Dengan terbentuknya usaha bersama (KUBE) yang mampu membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk diri sendiri sehingga bisa mandiri.

4. THREATS (Tantangan)

a. Adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang yang berdampak pada kehidupan ekonomi social masyarakat.

b. Banyaknya data PMKS dan usulan bantuan yang belum dapat di berikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Dengan kemajuan IPTEK dituntut pula kepada SDM untuk terus belajar sehingga hasil kinerja lebih optimal, professional, efektif dan efisien.

VI. PROGRAM UNGGULAN

1. ………………….

2. ………………….

VII. PERKEMBANGAN PROGRAM UNGGULAN

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas terpencil dan penyandang masalah sosial PMKS lainnya, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan kegiatan : pemeberdayaan fakir miskin (keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, melalui bantuan KUBE yaitu bantuan UEP, bantuan rumah tidak layak huni yang perkembangannya secara riil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin).

2. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi para PMKS (korban bencana, korban tindak kekerasan).

3. Program pembinaan anak terlantar, yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan sosial demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak terlantar.

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks Trauma dengan tujuan guna memulihkan fungsi sosial para penyandang cacat sehingga dapat dan mampu mandiri layaknya orang normal.

5. Program pembinaan panti asuhan/jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, WTS, korban nafsa) pemberdayaan kelembagaan sosial (Orsos, dunia usaha), pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Meningkatkan kemampuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan organisasi sosial.

2. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS.

4. Pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat PMKS.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.

6. Meningkatnya nilai gotong royong, kesetiakawanan sosial dan semangat pejuang 45.

7. Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan.

8. Meningkatnya kepedulian masyarakat dan pihak swasta bagi mitra kerja pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

IX. DATA PEGAWAI

1. Tenaga PNS

a. Berdasarkan Golongan

Ø Golongan IV : 5 orang

Ø Golongan III : 33 orang

Ø Golongan II : 5 orang

Ø Golongan I : -

b. Berdasarkan Pendidikan Formal

Ø Strata II : -

Ø Strata I : 16 orang

Ø Diploma III : 1 orang

Ø SLTA/SMK : 26 orang

Ø SLTP : -

Ø SD : -

2. Tenaga Non PNS

a. Tenaga Harian : -

b. Tenaga Kontrak : -