I. NAMA LEMBAGA : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng

II. DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 53 Tahun 2008

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebersihan dan Pertamanan.

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

b. Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Pertamanan dan ruang terbuka hijau

d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan

e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas

f. Pengelolaan Tata Usaha Dinas

IV. VISI DAN MISI

1. Visi

Pernyataan Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah “Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana”. Pernyataan visi ini mengandung makna bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan ingin mewujudkan kondisi dimana tercapainya tatanan masyarakat yang berkesadaran dan berketertiban dalam menjaga lingkungan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran serta pihak swasta dalam penataan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan. Pencapaian kondisi ini dilandasi oleh hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan antara manusia dengan lingkungannya (alam) serta secara horizontal antara sesama umat manusia untuk menuju keseimbangan jasmani dan rohani.

2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi tersebut diatas, maka misi DKP adalah :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan.

- Memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan.

- Meningkatkan peran serta swasta di bidang kebersihan dan pertamanan.

- Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

V. ANALISIS SWOT

1. STRENGTHT (Kekuatan)

a. Kemampuan membina hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait cukup tinggi. Kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 53 Tahun 2008 telah memberikan peluang untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen lainnya. Pihak-pihak lain yang terkait tersebut juga memiliki potensi untuk menyambut dan melaksanakan tawaran kerja sama dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan penataan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

b. Adanya struktur dan tata kerja yang mantap pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Mengacu pada susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.yang dipandang cukup efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan

- Seksi Pengelolan Sampah

- Seksi Pengelolaan Sanitasi

- Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah

Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

- Seksi Pembangunan dan Penataan Taman RTH

- Seksi Pemeliharaan Tanaman RTH

- Seksi Pengawasan Tanaman dan RTH

Bidang Angkutan dan Peralatan

- Seksi Angkutan

- Seksi Peralatan

- Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan

Bidang Penyuluhan

- Seksi Penyuluhan dan Informasi

- Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan

- Seksi Pelaporan

c. Tersedianya jumlah sumber daya manusia (pegawai) untuk mendukung pelaksanaan program hingga tahun 2008 keseluruhan jumlah pegawai adalah 83 orang Pegawai Negeri Sipil, 10 orang Tenaga Honor Daerah 445 orang Tenaga Harian Lepas.

d. Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pengelolaan lingkungan. Dengan di terbitkannya Perda No. 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda No. 4 Tahun 2000 tentang retribusi penyedotan kakus, Perda No. 8 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan yang semuanya terkait dengan penataan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

e. Akses komunikasi dan kolaborasi yang baik. Susunan organisasi dan tata kerja yang jelas serta telah tercipta iklim kerja yang kondusif menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kemampuan dalam hal akses komunikasi dan kolaborasi antara komponen pendukung di dalam dan di luar dengan instansi lain lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2. WEAKNESES (Kelemahan)

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

b. Terbatasnya sumber daya untuk pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

c. SDM yang memiliki keahlian dalam kebersihan dan pertamanan sangat terbatas.

d. Belum ada data base yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas.

e. Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya belum optimal.

f. Kurangnya jumlah tenaga kerja untuk menangani kebersihan.

g. Belum dimilikinya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

3. OPPORTUNITIES (Peluang)

a. Tuntutan masyarakat global terhadap kelestarian dan keserasian lingkungan hidup semakin kuat.

b. Pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan dan sekitarnya.

c. Semakin bertambahnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

d. Adanya kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

e. Adanya produk-produk peraturan dan perundang-undangan terkait kebersihan dan pertamanan semakin kuat.

f. Adanya sumber daya alam yang cukup potensial.

4. THREATS (Tantangan)

a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih.

b. Menurunnya daya dukung lingkungan.

c. Terjadinya peningkatan alih fungsi dan tata lingkungan.

d. Meningkatnya produksi sampah.

e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur.

f. Pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan tidak merata.

g. Pemanfaatan tata ruang kota belum optimal.

h. Penegakan hukum menyangkut tata lingkungan masih lemah.

i. Adanya kecenderungan sebagian besar masyarakat menolak daerah di sekitarnya dijadikan TPA.

VI. PROGRAM UNGGULAN

1. Program Informasi Pembangunan Daerah.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

3. Program Pengelolaan Ruang Terbuaka Hijau (RTH).

VII. DATA PEGAWAI

1. Tenaga PNS : 83 Orang

a. Berdasarkan Golongan

Golongan IV :

Golongan III :

Golongan II :

Golongan I :

b. Berdasarkan Pendidikan Formal

Strata II : 1 orang

Strata I : 20 orang

Diploma III : 2 orang

SLTA/SMK : 46 orang

SLTP / SD : 23 orang

2. Tenaga Non PNS

a. Tenaga Harian : 445 Orang

b. Tenaga Kontrak : 10 Orang